MENANTI PEMIMPIN BARU DI SULTRA

By : Abid
Lingkar Kritis Demokrasi
Rasanya jalan reformasi masih panjang dan berliku untuk mencapai kesejahteraan dan berkeadilan sampai ditingkat daerah. Pasalnya, pemerintahan daerah masih di warnai dengan catatan hitam para pemimpin-pemimpinnya yang masih intim dengan korupsi. Belum hilang diingatan kita ketika ditangkapnya seorang Walikota oleh KPK karena terciduk dalam operasi tangkap tangan dalam dugaan penyuapan. Kali ini Bupati Buton Selatan tidak dapat mengelak ketika dijaring oleh KPK dengan diguaan yang sama.

Persoalan Korupsi menjadi momok yang menakutkan karena telah menjadi bagian dari ordinary crime atau kejahatan luar biasa. Sebab korupsi adalah bentuk halus dari pembunuhan rakyat secara sistematis. Patut di apresiasi buat KPK yang dengan cepat bergerak untuk menembus kekuasaan kecil ditingkat daerah yang selama ini sulit di jamah. Ada banyaknya oknum yang tertangkap di tingkat daerah akan menjadi warning tersendiri kepada setiap partisipan demokrasi lokal untuk tidak bermain-main dalam panggung demokrasi dengan money politik yang sudah menjadi konsumsi masyarakat umum. Jika demokrasi telah menjadi panggung para kapitalis untuk merebut kekuasaan karena semata-mata penguasaan atau ekspansi unit-unit bisnis maka ini akan merusak proses pendidikan politik kita dikalangan masyarakat akar rumput. Sepatutnya kapitalis lokal yang ikut serta dalam panggung demokrasi memberikan edukasi terhadap upaya pembangunan demokrasi dengan menampilkan gaya yang berbeda yang jauh dari transaksi bisnis bilik suara dan orientasi monarki kekuasaan.

Meskipun demikian debat publik yang ditampilkan di media baru-baru ini oleh figur politk SULTRA rasanya belum merepresentasikan persoalan yang subtantif, karena debat yang ada hanya sekedar mendeskripsikan prestasi masing-masing kandidat. Padahal, harapan rakyat adalah dapat melihat suatu diskusi dengan sajian persoalan akar rumput yang konstruktif dan dapat diurai dengan sajian strategi yang tepat untuk keberlangsungan pembangunan, sehingga masyarakat dapat melihat dengan jelas orientasi pembangunannya.

Akankah pesta demokrasi kali ini dapat melahirkan figur bersih yang jauh dari bayang-bayang intaian KPK, yang pastinya kita tidak dapat menyimpulkannya, proses waktu dan kinerjalah yang akan bercerita. Kita sebagai masyakarat hanya dapat mengikuti proses demokrasi dan mengawalnya sampai pada titik yang diharapkan. Terlepas dari proses debat yang masih jauh secara performance quality bila dibandingkan dengan provinsi lain, namun kita dapat melihat bahwa mereka yang ambil andil dalam panggung demokrasi di SULTRA merupakan bagian dari seleksi ketat partai politik untuk mengorbitkan kadernya yang memiliki rekam jejak yang bersih dan berpengalaman dalam birokrasi pemerintahan.  

Diharapkan dengan adanya dialog publik secara terbuka dapat memberikan stimulus sistem demokrasi kita secara kompetitif dengan melahirkan pemimpin yang berintegritas, bermoral dan pembaharu nantinya, sehingga amanah konstitusi dapat direpresentasikan secara ideal. Rumusan masalah yang selama ini menjadi wacana di SULTRA adalah pembangunan infrastruktur yang tak kunjung usai. Masih butuh banyak pekerjaan rumah  untuk mencapai percepatan koneksivitas di daerah kepulauan ini.

 Terungkapnya fakta-fakta sosial tentang lika-liku gelap birokrasi adalah langkah awal untuk membetuk pemerintahan yang bersih. Sekalipun jalan yang ditempuh cukup terjal dan berliku. Perlu juga kita memberikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai suatu lembaga yang menjaring para pelaku koruptor sampai pada tingkat daerah.